Manado,ZonaOke
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar Sarasehan Kebangsaan di Manado, Senin (9/11/2026).
Kegiatan bertema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi dan Penjaga Kedaulatan Rakyat” menghadirkan narasumber Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P., Anggota DPD RI / MPR RI Dapil Sulawesi Utara.
Dalam paparannya, Liow menjelaskan bahwa MPR RI tidak hanya sebagai lembaga yang melantik Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga sebagai Rumah Kebangsaan tempat seluruh aspirasi dan perbedaan disatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“MPR adalah Rumah Kebangsaan. Di sinilah kita menjaga konstitusi, menjaga Pancasila, dan menjaga kedaulatan rakyat. Masyarakat harus paham peran dan fungsi MPR agar tidak ada jarak antara lembaga negara dengan rakyat,” ujar Liow.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman 4 Pilar Kebangsaan* yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat, khususnya generasi muda di Sulawesi Utara.
Penguatan DPD dan Kritik Partai Politik
Pada sesi dialogis, Liow juga menyinggung sistem ketatanegaraan Indonesia yang unik dengan 3 kamar (MPR terdiri dari DPD + DPR). Ia mengusulkan agar kewenangan DPD dan DPR dibuat setara namun dibagi per kamar, seperti penentuan pejabat vertikal di daerah (Kapolda, Kajati, Sekprov, Rektor) yang seharusnya melalui DPD karena paling menguasai kearifan lokal.
“Masih syukur kalau anggota DPR merumuskan kebijakan mendengar ketua partainya yang punya visi nasionalis. Tapi banyak juga ketua partai mendengar siapa yang memodali partai politik,” katanya.
“Kalau DPD itu mereka bertanggung jawab langsung kepada pemilik suara, tidak ada lapisan-lapisan. Mereka itu tumbuh dari kekuatan rakyat bukan tumbuh dari kekuatan partai politik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan soal praktik partai politik yang bisa men-skenario hasil pemilu.
“Mudah-mudahan partai politik tapi jangan-jangan ada partai politik itu sendiri model-model begitu kadang-kadang ya. Sudah terpilih tapi bukan dia yang dilantik. Itu sama dengan mengkhianati kedaulatan rakyat,” pungkasnya.
(er)
Leave a Reply