Manado,ZonaOke
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar
Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Belanja pada APBD 2025,
Rabu (12/03/2025) di Aula.
Rekor tersebut di hadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya bersama Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur.
Bima Arya mengatakan selama ini banyak pihak yang salah memahami arahan dari Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri terkait efisiensi anggaran.
“Efisiensi anggaran tidak berarti mengurangi alokasi untuk pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan,” terang Bima.
Efisiensi, Bima menyebutkan ditujukan untuk menghapus pos-pos yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas, Focus Group Discussion (FGD), biaya makan dan minum, serta pengadaan alat tulis kantor.
“Kami meminta semua kepala daerah untuk meneliti anggaran ini hingga ke satuan terkecil dengan sangat detail,”ungkapnya.
Wamendagri juga mengungkapkan niat Presiden untuk menjalankan program strategi nasional, seperti penyediaan makanan bergizi, pembangunan sekolah, pengembangan irigasi, dan mencapai swasembada pangan.
Terkait dengan program MBG(Makan Bergizi Gratis), Bima menambahkan, tugas kepala daerah adalah memastikan terbangunnya ekosistem yang menimbulkan efek menguntungkan bagi pelaku ekonomi daerah.
“Misalnya, kepala daerah dapat menjadi penghubung antara penyuplai bahan pangan dengan pengelola MBG, sehingga menimbulkan efek domino yang saling memberikan manfaat,” tukas dia.
Lanjutnya, Presiden memiliki landasan pemikiran yang jelas untuk menuju Indonesia Emas.
“Sebelum membahas alokasi anggaran secara detail, kita harus memahami dasar pemikiran, ideologi, dan tujuan besar yang ingin dicapai,” ujarnya.
Bima juga menyampaikan salah satu tantangan terkait pengelolaan keuangan adalah lemahnya koordinasi antara Gubernur dengan kepala daerah lainnya.
“Kami melihat bahwa Gubernur Sulut telah mengambil inisiatif untuk mengingatkan para kepala daerah agar tetap berada di jalur yang sama dan bekerja bersama-sama,” tuturnya.
Ia menekankan efisiensi APBD 2025 tidak hanya sebatas perencanaan, tetapi juga harus diikuti dengan pengawasan ketat. Kementerian Dalam Negeri akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan uji petik terhadap penggunaan anggaran di berbagai daerah.
“Kami akan memastikan adanya pengawasan berjenjang dari pusat hingga daerah. Dengan begitu, kita bisa mengidentifikasi potensi inefisiensi sejak dini dan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.
Dikatakan, mekanisme efisiensi dan realokasi anggaran juga akan diterapkan di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi. Dengan adanya sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, diharapkan APBD 2025 bisa dialokasikan dengan lebih tepat sasaran serta meminimalkan potensi pemborosan.
Sementara itu, Gubernur Yulius menegaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara siap mendukung penuh kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran ini.
“Anggaran daerah harus dikelola dengan baik agar bisa mendukung program-program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat,’ tukasnya.
Ditegaskan Yulius, pihaknya berkomitmen untuk selalu bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam mengelola anggaran yang lebih efektif.
‘Setiap daerah harus memastikan bahwa belanja yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan program yang sudah direncanakan,” ucapnya.
Kepada seluruh Kepala Daerah Ia mengingatkan untuk memahami secara menyeluruh proses revisi anggaran agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.
“Saya ingin kita semua tidak salah dalam merevisi anggaran. Kita harus memastikan bahwa setiap perubahan dilakukan sesuai aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan,” tandasnya.
Sosialisasi dihadiri dan diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut, Bupati/Wali Kota se-Provinsi Sulut, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulut, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulut
(er**)
Rakor Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Belanja APBD 2025
