Penulis : Uem Al azis, S.Pd
( Guru SMK Negeri 2 Kotamobagu)
Jawabanya mampu. Sesuai dengan filsafat kurikulum merdeka. Merdeka membuat keputusan, kembali pada potensi dan sumber daya sekolah. Dimulai dengan membuat aturan resmi tentang “SMK bisa berbisnis lewat unit produksi setiap jurusan/ kompetensi keahlian, secara otonom dikelola oleh sekolah.
Jika boleh mengusulkan untuk sementara, hentikan penyaluran dana bos selama setahun atau dua tahun. Sambil menunggu adakah SMK yang bisa jalan tanpa dana bos. Idealnya memang SMK bisa berdaya dan bergerak lewat pendanaan yang diperoleh secara mandiri.
Dulu dizaman orde baru tidak adakan istilah dana bos. Buktinya banyak juga sekolah bisa jalan tanpa bantuan pemerintah. Contohnya sekolah-sekolah dibawah naungan ormas agama dan lembaga sosial.
Apa alasannya dana bos itu dihentikan sementara?
Pertama, agar SMK punya waktu untuk berinovasi, menciptakan kreativitas. Berusaha tidak tergantung terus menerus dengan bantuan pemerintah dan sumbangan orang tua siswa.
Sebab sekarang ini, hampir semua masyarakat mengetahui bahwa penyelenggaran pendidikan yang dihadirkan oleh pemerintah selama 12 tahun (SD,SMP dan SMA/SMK) itu”Gratis” tak ada bayaran.
Tapi pada kenyataanya masih saja ada bayaran. Pada hal dana bos sampai 4 kali setahun tidak henti-hentinya disalurkan ke sekolah-sekolah. Anehnya ada juga sekolah, jumlah dana bosnya tinggi makin naik pula biaya SPPnya.
Harusnya makin banyak dana bos bantuan pemerintah mengalir ke sekolah itu makin menurunkan biaya SPP. Bila perlu sampai Gratis.
SMK Bisa!! dan SMK Hebat!! ini jargon paling tren dalam dunia pendidikan SMK. Guru dengan skill yang mumpuni melatih siswa terampil dibidangnya sampai menghasilkan karya yang boleh dikomersilkan.
Tenaga siswa yang telaten dengan keahlian tertentu. Menempuh jalur pendidikan SMK selama 3 tahun. Sebenarnya, ini lumayan lama jika dibandingkan dengan BLK (Balai Latihan Kerja) yang hanya kursus dan latihan 3 bulan.
Pendidikan non formal dari dinas sosial. Sasarannya sama, yang beda hanya kertas penghargaan/pengakuan. Antara ijazah dan sertifikat. Maksudnya SMK tak boleh kalah dengan BLK. Lulusan SMK benar-benar terlatih. Tidak dipersiapkan menjadi tenaga pencari kerja namun penemu-penemu lapangan kerja baru. Sebab arus teknologi makin kuat. Makin banyak pekerjaan tergantikan dengan digital dan robot. Memaksa SMK harus selalu relevan dengan masa depan.
Kedua, SMK tergolong lincah dan tau caranya menghabiskan Dana Bos. Tinggal klik program yang sesuai juknis penggunaan. Tapi seluruhnya didanai pemerintah. Sedikit SMK yang lincah atau kreatif menghasilkan uang. Caranya rintis satu usaha mandiri yang profesional.
Usaha-usaha dibawah binaan sekolah yang dapat meningkatkan sumber “Pendapatan Asli Sekolah” (PAS). Sebagaimana Desa punya Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Daerah punya BUMD dan negara punya BUMN. Badan usaha yang dibentuk ini tugasnya bisnis jual beli barang dan jasa. Dengan begitu SMK yang dibangun ditengah masyarakat, tidak hanya berdampak langsung bagi kesejahteraan warga sekolah namun turut menghidupkan usaha-usaha warga dilingkungan sekitar.
Ketiga, foto dibawah ini adalah salah satu bukti sekolah yang berdaya. Jenjang sekolah dasar. Malah lebih bisa. Madrasah ibtidayah (Jenjang SD) di kota Bitung, Sulawesi utara. Sempat berbincang dan mengamati perkembangannya. Betul-betul mandiri. Dikelola lewat sistem “Koperasi Sekolah”. Sepintas saya melihat ini mirip swalayan. Omset lumayan besar. Dalam sehari bisa dapat 2 sampai 4 juta. Semua ATK dan Sembako ada diruangan ini. Menampung kebutuhan warga sekolah, warga sekitar dan kebutuhan orang tua siswa.
#wujudkanSMKygbenar2Mandiri
