Jakarta, Zonaoke – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan bahwa situasi keamanan nasional saat ini berada pada level waspada terkendali dalam fase manajemen risiko (risk management), bukan lagi fase respons krisis (crisis response phase). Meski ancaman terorisme masih nyata, kapasitas pelaku terbatas dan tidak terjadi eskalasi besar berkat deteksi dini yang tinggi dan respons cepat aparat keamanan .
Kepala BNPT Eddy Hartono dalam kegiatan diskusi di Jakarta, Senin (23/2), menjelaskan bahwa pola serangan saat ini bersifat sporadis, individual, dan tidak sistematis. Ia mengapresiasi kinerja jajaran Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri yang konsisten melakukan langkah preventif di lapangan.
“Negara berada pada risk management phase, bukan crisis response phase. Kami bersama Densus 88 sudah membahas ini tahun lalu,” kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (3/3/2026) .
Data menunjukkan efektivitas penindakan hukum berhasil mematahkan berbagai rencana aksi teror sebelum sempat dieksekusi. Berdasarkan hasil kajian terhadap putusan-putusan pengadilan dalam dua tahun terakhir, Densus 88 berhasil menggagalkan kurang lebih 27 ancaman serangan.
“Saya berterima kasih kepada Densus 88 yang telah bekerja keras memitigasi ancaman. Berdasarkan hasil kajian terhadap putusan-putusan pengadilan dalam dua tahun terakhir, ditemukan bahwa Densus sudah menggagalkan kurang lebih 27 ancaman serangan,” ungkap Eddy .
Meski situasi terkendali, Kepala BNPT mengingatkan tantangan ke depan memerlukan instrumen harmonisasi yang lebih kuat untuk mewujudkan sistem yang responsif, terutama dalam menangani keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme. Hal tersebut mencakup sinkronisasi regulasi, standar asesmen anak, integrated core management system, hingga penguatan kapasitas personel .
Sebelumnya pada November 2025, Densus 88 mengungkap praktik rekrutmen anak oleh jaringan terorisme di ruang digital. Tercatat lebih dari 110 anak di 26 provinsi menjadi korban perekrutan melalui media sosial, game online, dan platform komunikasi tertutup. BNPT telah membentuk Satgas Kontra Radikalisasi untuk memantau ruang digital yang diakses anak, guna mencegah paparan konten dan aktivitas terorisme .
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan apresiasi tinggi kepada Polri dan BNPT atas keberhasilan ini, menegaskan bahwa langkah cepat aparat merupakan bentuk nyata hadirnya negara dalam melindungi anak dari ancaman ideologi kekerasan .
Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Inspektur Jenderal Polisi Sentot Prasetyo mengingatkan jajarannya untuk tetap mengedepankan akuntabilitas hukum dan hak asasi manusia dalam setiap tindakan operasional. Menurutnya, perlu dipedomani Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru serta Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk penegakan hukum yang akuntabel dan penghormatan terhadap HAM .
“Pahami mitigasi risiko sesuai yang disampaikan Kepala BNPT, terutama dalam hal operasional penindakan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di lapangan. Jangan ada keraguan namun tetap dalam koridor hukum,” ujar Irjen Pol. Sentot .
Adapun diskusi digelar dalam forum Densus 88 AT Polri CT Executive Forum dengan tema “Harmonisasi Penegakan Hukum Terorisme untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Anak dan Sinergi Kelembagaan yang Responsif” yang berlangsung pada 23-27 Februari 2026. Melalui forum ini, BNPT dan Densus 88 AT Polri berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi demi memastikan Indonesia tetap berada pada jalur manajemen risiko yang stabil dan aman
(ant/*)